diambang kehancuran perekonomian Indonesia

Satu-satunya negeri Muslim terbesar di dunia hanyalah Indonesia. Negeri yang dikaruniai kekayaan alam yang melimpah ruah ini memaksa dunia untuk menjulukinya sebagai The Super Biodiversity State. Hutan Indonesia memiliki 12% dari jumlah spesies binatang menyusui/mamalia, pemilik 16% spesies binatang reptil dan ampibi, 1.519 spesies burung dan 25% dari spesies ikan dunia. Sebagian diantaranya adalah endemik atau hanya dapat ditemui di daerah tersebut (www.walhi.or.id, Hutan Indonesia Menjelang Kepunahan, 14 April 2004). Menurut buku World in Figure 2003, Penerbit The Economist,USA data kekayaan Indonesia adalah: Penghasil Biji-bijian terbesar no 6; Penghasil Teh terbesar no 6; Penghasil Kopi no 4; Penghasil Cokelat No 3; Penghasil Minyak Sawit (CPO) No 2; Penghasil Lada putih No 1. lada hitam No 2; Penghasil Puli dari buah Pala No 1; Penghasil Karet Alam No 2,Karet Sintetik No 4; Penghasil Kayu Lapis No 1; Penghasil ikan no 6; Penghasil Timah No 2; Penghasil Batu Bara No 9; Penghasil Tembaga No 3; Penghasil Minyak Bumi No 11; Penghasil Natural Gas No 6, LNG No 1; Penghasil Emas no 8 dan bahan tambang lainnya. (http://km.itb.ac.id, Arah Teknologi Kita, 26/06/2006).

Kekayaan alam itu, mestinya menjadi satu kebanggaan bagi bangsa yang berpenduduk 200 juta ini. Namun realitas ini seolah menjadi fatamorgana, ketika bangsa Indonesia hanya bisa “melongo” saat menyaksikan PT.Freeport sejak era Soeharto mengeruk kekayaan Indonesia di Papua. Menurut catatan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sejak 1991 hingga tahun 2002, PT Freeport memproduksi total 6.6 juta ton tembaga, 706 ton emas, dan 1.3 juta ton perak. Dari sumber data yang sama, produksi emas, tembaga, dan perak Freeport selama 11 tahun setara dengan 8 milyar US$. Sementara perhitungan kasar produksi tembaga dan emas pada tahun 2004 dari lubang Grasberg setara dengan 1.5 milyar US$ (www.walhi.or.id. 06/04/04). Kita juga melihat spesialisasi bangsa Indonesia sebagai salah satu “sarang tikus” dunia, negeri ini selama bertahun-tahun menjadi Negara terkorup no.1 di Asia, walaupun data terbaru menunjukkan Indonesia berhasil meraih “prestasi” yang lumayan, data Political and Economic Risk Consultancy (PERC), melansir hasil survei mereka terhadap 13 negara di Asia, Selasa (13/3). Posisi Indonesia digeser oleh Filipina yang tahun ini memperoleh nilai 9,40 jauh lebih buruk dibanding tahun lalu (7,80 poin). Sementara poin Indonesia berkurang dari 8,16 poin (terburuk tahun 2006) menjadi 8,03 poin. (http://tribun-timur.com, RI Tak Lagi Negara Terkorup. 14-03-2007).

Berbagai usaha telah dilakukan oleh sejumlah elemen bangsa (termasuk pemerintah) untuk membangkitkan Indonesia dari keterpurukannya. Namun, nampaknya usaha itu seolah menjadi angin lalu yang belum atau bahkan sulit untuk mewujudkan impian seluruh masyarakat Indonesia, khususnya ummat Muslim. Lalu mengapa hal itu bisa terjadi?

Akar Masalah

1) Problem Kepemilikan

Sistem Ekonomi Indonesia yang bercorak kapitalistik sudah mulai terasa sejak rezim Soeharto berkuasa. Pada saat itu, sejarah memang mencatat, bagaimana pertumbuhan ekonomi begitu pesat. Para analis pada saat itu mengakui Indonesia sebagai ekonomi industri dan pasar utama yang berkembang. Selama lebih dari 30 tahun pemerintahan Orde Baru, ekonomi Indonesia tumbuh dari GDP per kapita $70 menjadi lebih dari $1.000 pada 1996. Melalui kebijakan moneter dan keuangan yang ketat, inflasi ditahan sekitar 5–10%, rupiah stabil dan pemerintah menerapkan sistem anggaran berimbang (www.wikipedia.org). Namun, pertumbuhan yang ditopang oleh utang luar negeri ini pada akhirnya mencapai bubble economic pada tahun 1998.

Semenjak corak perekonomian berubah arah menuju Kapitalistik, bahkan belakangan menjadi lebih liberal, sedikit demi sedikit berbagai asset negara dijual kepada asing dengan alasan memperbaiki kinerja dan penyelamatan APBN. Hal ini sangat nampak terutama saat Presiden Megawati memimpin negeri ini. Padahal, sudah jelas dalam UUD pasal 33 dijelaskan bahwa seluruh asset yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagai contoh, PT Freeport yang sudah mengangkangi tambang emas terbesar di dunia ini, telah bercokol di Indonesia sudah lebih dari setengah abad. Pemasukan yang diperoleh Freeport McMoran dari PT Freeport Indonesia, dan PT. Indocopper Investama (keduanya merupakan perusahaan yang beroperasi di Pegunungan Tengah Papua) mencapai 380 juta dollar (hampir 3.8 trilyun) lebih untuk tahun 2004 saja. (www.walhi.or.id) Selama 3 tahun hingga tahun 2004, total pengasihan PT. Freeport kepada Republik Indonesia hanya kurang lebih dari 10-13 % pendapatan bersih di luar pajak atau paling banyak sebesar 46 juta dollar (460 milyar rupiah) (idem). Belum lagi penguasaan blok cepu oleh Exxon Mobile, di mana Indonesia benar-benar dipermalukan dengan prosentase keuntungan untuk negeri ini sebesar 0% !

Padahal, berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Lingkaran Survey Indonesia, Masyarakat Indonesia sebagian besar tidak setuju (69.7%) munculnya perusahaan asing yang mengelola kekeyaaan alam Indonesia. Hanya 9.7% yang setuju / sangat setuju. Alasan ketidaksetujuan, sebagian besar (32.2%) karena kekayaan alam itu berada di Indoensia sudah selayaknya kekayaan alam itu dikelola oleh perusahaan asal Indonesia.( www.lsi.co.id. 11/08/2006)

Bila saja seluruh asset ini benar-benar dikelola oleh negara, maka Insya Allah, biaya pendidikan mulai dari TK hingga Perguruan Tinggi sangat mungkin menjadi gratis, paling tidak murah.

Hal ini tentu terjadi, karena kesalahan dalam menempatkan kepemilikan.

2) Problem Distribusi kekayaan

Dalam sebuah artikel khusus harian Republika dilaporkan bahwa omset tahun 1993 dari 14 konglomerat Indonesia terbesar yang tergabung dalam grup Praselya Mulya, diantaranya Om Liem (Salim Group), Ciputra (Ciputra Group), Mochtar Riady (Lippo Group), Suhargo Gondokusumo (Dharmala Group), Eka Tjipta (Sinar Mas Group) mencapai 47,2 trilyun rupiah atau 83 % APBN Indonesia tahun itu (Purnawanjati,Siddiq. Membangun Ekonomi Alternatif Pasca Kapitalisme). Ini menandakan, bahwa lebih dari 80 % perputaran uang di Indonesia, hanya berkutat pada segelintir orang saja. Sementara sisanya, terbagi ke seluruh wilayah di Indonesia dengan penduduknya sejumlah 200 juta jiwa. Maka wajar apabila kemiskinan semakin merajalela, memperbesar jurang antara si kaya dan si miskin.

3) Sistem Uang Kertas

Salah satu penyebab utama jatuhnya perekonomian Indonesia pada tahun 1997/1998 adalah, meningkatnya nilai tukar dollar terhadap rupiah yang pada saat itu menembus angka Rp.8000 per Dollar. Akibatnya, impian Indonesia untuk menjadi Negara Industri Baru (NIB) pupus sudah. Indonesia bukan lagi menjadi negara miskin tetapi super miskin di bawah India dan setara dengan Kamboja, Kenya atau Bangladesh yang mempunyai pendapatan per kapita dibawah 300 dolar (Purnawanjati, Siddiq. Membangun Ekonomi Alternatif Pasca Kapitalisme). Belum lagi dampak dari sistem uang yang fluktuatif ini yang akan menyebabkan inflasi, sehingga harga-harga melambung tinggi terutama untuk barang kebutuhan pokok, sebagaimana yang pernah melanda Indonesia pada tahun 1997/1998.

Khatimah

Dunia telah mengakui keunggulan Ekonomi Islam yang lahir 14 abad yang lalu. Sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak menerapkan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia ini, bahkan di dunia sebagai sistem ekonomi alternatif yang mampu menjawab semua problem ekonomi dunia. Sosialisme telah runtuh, tak mungkin bangkit kembali. Kapitalisme-Sekuler telah nyata kebobrokannya, tinggal menunggu waktu kapan ia akan hancur. Setelah dua ideologi di tersebut, tidak ada alternatif lain untuk menjawab persoalan negeri ini, selain Islam.

Wallahualam bi showab.

Daftar Pustaka

www.walhi.or.id, Hutan Indonesia Menjelang Kepunahan, 14 April 2004

www.km.itb.ac.id, Arah Teknologi Kita, 26/06/2006

http://tribun-timur.com, RI Tak Lagi Negara Terkorup. 14-03-2007

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Indonesia

www.lsi.co.id. 11/08/2006

Purnawanjati,Siddiq. Membangun Ekonomi Alternatif Pasca Kapitalisme.

Husain Abdullah, Muhammad, 2002, Studi dasar-dasar Pemikiran Islam, Pustaka Thoriqul Izzah, Bogor, Cet I.